Pernyataan Bersama Dukungan untuk Pemogokan dan Tuntutan Buruh PT Daesol Indonesia

0

Selasa, 20 Oktober 2015, 63 buruh PT Daesol Indonesia melakukan pemogokan sesuai dengan hak mogok yang telah diberikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pihak Serikat Buruh Daesol Indonesia (SABDANESA) telah memenuhi persyaratan pemogokan sesuai dengan pasal 137 sampai 145 UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana SABDANESA telah melakukan perundingan sebanyak 5 kali yang berakhir buntu dan telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak pengusaha dan Disnaker 7 hari sebelumnya.

Tapi, pengusaha justru mengusir dan melarang buruh melakukan mogok kerja di dalam pabrik. Presiden Direktur PT Daesol Indonesia Kwak Hyan Kyung menandatangani pengumuman yang meliburkan buruh yang mogok. Pihaknya juga memanggil polisi untuk menjaga area pabrik dan menggunakan tenaga buruh harian untuk menggantikan buruh yang mogok.

Buruh PT Daesol memproduksi sun visor untuk mobil buatan Toyota, Daihatsu dan General Motors yang telah beroperasi selama 6 tahun. Sedangkan, buruh masih berstatus sebagai buruh kontrak yang tidak memiliki kepastian kerja dan dapat dipecat sewaktu-waktu tanpa kompensasi apapun. Di dalam pasal 59 UU no. 13 tahun 2003, penggunaan buruh kontrak atau yang disebut pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di bidang produksi yang bersifat tetap yang lebih dari 3 tahun tidak diperbolehkan. Jadi, PT Daesol Indonesia tidak saja menempatkan buruh tanpa kepastian kerja, juga melanggar hukum perburuhan di Indonesia.

Padahal, perusahaan asal Korea Selatan ini memasok barang ke perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk mematuhi hukum di negara mereka beroperasi. Toyota memiliki Code of Conduct (CoC) yang menegaskan kepatuhannya pada hukum dan pengembangan ekonomi masyarakat. Begitu pula, General Motors memiliki supply chain responsibility yang mewajibkan perusahaan pemasok patuh pada hukum yang berlaku di negeri perusahaan tersebut berdiri dan terkait.

Di samping status kerja buruh yang tidak jelas, PT Daesol Indonesia juga kerap memaksa buruh untuk lembur dengan ancaman pemecatan, mengganti hari kerja secara semena-mena, penggunaan buruh harian yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang, tidak memberikan tunjangan transportasi dan dalam suatu perundingan meminta serikat buruh dibubarkan sebagai syarat pemenuhan tuntutan.

Dalam proses buruh-buruh PT Daesol memperjuangan hak-haknya, sudah tiga buruh yang meninggal. Pertama, meninggal saat sedang tidur, diduga terkena serangan jantung. Kedua, ada yang mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor, diduga karena kelelahan sepulang bekerja. Ketiga, seorang buruh harian PT Daesol mengalami kecelakaan lalu lintas saat pulang kerja, juga diduga karena kelelahan. Mereka semua adalah buruh-buruh yang masih berusia muda, tak lebih dari 30 tahun saat meninggal yang secara langsung maupun tidak langsung diakibatkan oleh kerja.

Kami juga ingin menegaskan bahwa adalah tidak benar gagasan-gagasan yang mengatakan bahwa jika 100 % buruh berstatus sebagai buruh tetap, maka perusahaan akan bangkrut. Kebangkrutan perusahaan disebabkan oleh persaingan di antara para kapitalis untuk memperbesar keuntungannya. Jika perusahaan kalah bersaing, maka perusahaan tersebut akan bangkrut. Ini sudah menjadi hukum alamiah dari cara produksi kapitalisme. Itulah sebabnya, mengapa dengan segala cara pengusaha berupaya meningkatkan keuntungannya, termasuk dengan cara melanggar undang-undang.

Negara, dalam hal ini pemerintah dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, seharusnya paling tidak menegakkan aturan ketenagakerjaan yang berlaku agar tidak ada perusahaan yang dapat meningkatkan persentase keuntungannya dan menang dalam persaingan dengan cara melanggar aturan hukum. Pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengambil keuntungan akan mendorong perusahaan lainnya melakukan pelanggaran yang sama agar tidak kalah di dalam persaingan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan berlomba-lomba menurunkan tingkat kesejahteraan buruh dalam hukum persaingan ekonomi kapitalisme ini. Di negeri berkembang seperti Indonesia, keuntungan pengusaha dapat mencari 30-40 persen, sedangkan upah buruh paling banyak 6 persen dari penjualan.

Pemerintah dan Disnaker justru melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, bahkan dengan cara memanipulasi Undang-Undang. Kami memiliki rekaman di mana salah seorang pegawai Disnaker Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa hak normatif adalah hak pekerja yang memiliki sanksi pidana seperti pembayaran upah di bawah upah minimum dan cuti. Padahal, hal itu tidak benar, karena hak normatif artinya hak buruh yang dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini benar-benar sangat mengecewakan dan memalukan.

Terakhir, melalui surat ini, kami menyatakan dukungan yang sebesar-besarnya untuk buruh PT Daesol Indonesia yang sedang melakukan mogok kerja demi pemenuhan hak-haknya sebagai buruh.
Kami bersolidaritas terhadap buruh PT Daesol Indonesia dan akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu pemenuhan hak-hak buruh PT Daesol Indonesia.

Salam Solidaritas,

Bekasi, 20 Oktober

Solidaritas Indonesia

Saiful Anam
Ketua

Solidaritas.Net

Sarinah
Ketua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *