Sekilas Sejarah Hukum Perburuhan

0

Sejarah hukum perburuhan menyangkut perkembangan hukum perburuhan sebagai cara mengatur dan meningkatkan kehidupan orang di tempat kerja. Dalam peradaban kuno, pengunaan tenaga kerja budak berlangsung luas. Beberapa penyakit yang berhubungan dengan tenaga kerja yang tidak diatur diidentifikasi oleh pemikir Romawi Kuno, Pliny, sebagai “pernyakit budak”.

Berasal dari Inggris

Sebagai negara pertama yang terindustrialisasi, Inggris pula yang pertama kali menghadapi konsekuensi yang mengerikan dari eksploitasi kapitalis dalam kondisi ekonomi yang sama sekali tidak diatur dan dalam kerangka Laissez-faire, yakni sistem ekonomi pasar bebas. Selama abad 18 awal sampai pertengahan abad 19, landasan bagi hukum perburuhan modern diletakkan secara perlahan-lahan melalui Undang Undang untuk memperbaiki aspek yang mengerikan dari dampak kapitalisme. Beberapa tokoh-tokohnya Anthony Ashley-Cooper, Earl of Shaftesbury ke 7 dan lainnya.

Sebuah wabah demam yang serius terjadi pada tahun 1784 di pabrik kapas di dekat Manchester menarik perhatian publik mengenai pengunaan anak-anak dalam kondisi kerja berbahaya. Sebuah penyelidikan lokal dipimpin oleh Dr Thomas Percival, disahkan oleh hakim agung di Lancashire, dan laporan yang dihasilkan merekomendasikan pembatasan jam kerja anak-anak. Pada tahun 1802, bagian pertama dari UU perburuhan disahkan, UU Kesehatan dan Moral Pekerja Magang. Ini adalah UU pertama yang ditujukan untuk mengatasi masalah di mana banyak anak-anak miskin yang bekerja di pabrik pemintalan kapas dan wol tanpa pendidikan, selama berjam-jam yang berlebihan, dalam kondisi yang mengerikan. UU ini membatasi jam kerja sampai 12 jam per hari dan menghapuskan jam kerja malam. Untuk itu, diperlukan penyediaan pendidikan dasar untuk semua anak, serta tidur dan pakaian yang cukup.

Industrialisasi yang pesat pada pergantian abad 19 menyebabkan peningkatan pesat penggunaan tenaga kerja anak. Opini publik berkembang mengenai lahirnya kondisi kerja yang mengerikan bagi anak-anak. UU Pabrik 1819 yang diperjuangkan oleh Robert Owen melarang penggunaan pekerja anak di bawah usia 9 tahun dan membatasi jam kerja menjadi 12 jam.

Tahun 1833, tonggak penting hukum perburuhan dicapai dengan membatasi jam kerja anak di bawah 18 tahun, melarang jam kerja malam bagi anak-anak dan sediakannya petugas penegak hukum. UU ini kemudian diubah menjadi UU Pabrik Testil 1844 yang memperkuat kekuasaan inspektur/petugas dan ahli bersertifikat yang bertugas memeriksa kebugaran fisik pekerja.

Kampanye yang membatasi hari kerja sampai 10 jam dipimpin oleh Shaftesbury yang mendapatkan dukungan dari Gereja Anglikan. Banyak kelompok yang juga mendukung, seperti umat Quaker, pekerja dan bahkan beberapa pemilik pabrik seperti John Fielden. Kampanye akhirnya menyebabkan UU Pabrik 1874 direvisi menjadi membatasi jam kerja perempuan dan anak-anak di pabrik-pabrik Inggris secara efektif dibatasi menjadi 10 jam per hari. Di parlemen, masalah ini menjadi sangat kontroversial dan sempat dikalahkan beberapa kali oleh koalisi konservatif dan pendukung konsep perdagangan bebas.

Dalam bukunya, Kondisi Kelas Pekerja di Inggris, Engels menjelaskan perlawanan buruh di Inggris mengambil bentuk langsung ke pabrik. Pada masa-masa awal, buruh mengembangkan perlawanan dengan metode kriminalitas, yakni dengan menghancurkan mesin dan pabrik; terorisme dengan membunuh/menembak kepala pengusaha—pendeknya, aksi-aksi individual yang bersifat spontan dan mengekspresikan kebencian/kemarahan terhadap kaum kapitalis. Namun, dalam perkembangannya, metode ini bertentangan dengan gerak sejarah yang mengharuskan perkembangan teknologi untuk kemajuan masyarakat. Buruh harus menemukan bentuk perjuangan baru.

Dalam keadaan berserikat dilarang, buruh Inggris mengorganisasikan dirinya ke dalam persekutuan rahasia yang melahirkan pemogokan umum pada tahun 1812, kemudian berulang pada tahun 1822. Asam belerang dilemparkan ke muka dua orang buruh yang tidak sudi bergabung dalam pemogokan, mereka dicap pengkhianat. Tahun 1818, perhimpunan rahasia buruh Skotlandia sudah cukup untuk mengadakan pemogokan umum. Pada tahun 1824, ketika buruh mendapatkan kebebasan berserikat, organisasi-organisasi buruh segera berkembang ke berbagai kota dan memiliki kekuatan politik yang besar.

Sementara itu, aksi-aksi peledakan dan pembakaran pabrik menjadi lazim terjadi. Inilah perlawanan para buruh Inggris yang mengambil bentuk langsung, face to face, dengan majikan di pabrik. Pada tahun 1834, pemberontakan terjadi di Lyon dan 1842 terjadi pemogokan umum kaum Chartis karena kemandekan ekonomi. Bahkan, pada bulan Mei 1843, terjadi perang yang dilancarkan oleh buruh kepada majikan. Sebuah pabrik batu bata, Pauling & Henfrey meningkatkan produksi batu bata tanpa kenaikan upah. Buruh mogok kerja dan serikatnya menyatakan perang. Perusahaan berhasil menang dan mengusir para pemogok dengan menempatkan polisi dan tentara yang dipersenjatai, namun jam 10 malam, buruh sekitarnya datang menyerang dengan pasukan penembak di depan.

Pengusaha kalut dan menggelar berbagai pertemuan. Para majikan meminta tuan Sharp yang memiliki pabrik mesin untuk memikirkan inovasi mesin tenun agar bisa mengurangi kondisi kerja perbudakan. Jadi, sebenarnya perlawanan-perlawanan buruh juga yang mendorong terjadinya kemajuan teknologi.

Di Inggris, gerakan yang paling menonjol adalah chartisme yang muncul pada akhir abad ke 18 yang menghendaki reformasi sosial dan politik. Chartisme berakar dari kelas pekerja, namun masih bersama-sama dengan borjuasi. Bersamaan dengan maju pesatnya industri, Chartisme mengurangi kekuasaan feodalisme Inggris. Setelah kapitalisme tumbuh, kapitalis menunjukkan wataknya makin reaksioner dan anti buruh sehingga Chartisme ini menjadi alat kelas buruh menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Tahun 1830an, gerakan ini memasuki masa puncaknya dan meluas. Benbow menganjurkan aksi langsung dan bahkan kekerasan untuk menuntut reformasi politik, termasuk dengan cara pemogokan umum sebagai tindakan suci. Ide ini diadopsi secara terbuka dalam Kongres Chartis tahun 1839.

Pemogokan tahun 1842 dipicu karena penolakan DPR terhadap tuntutan upah dan kondisi yang lebih adil. Dimulai dari buruh batu bara di Staffordshire, Inggris, menyebar di Lancashire dan South Wales hingga Cornwall. Pemogokan ini bersifat politis, yang melibatkan lebih dari 500.000 orang, lebih dari 50 persen buruh terlibat aktif.

Pada tahun 1872, UU yang lebih komprehensif dilahirkan untuk mengatur perlindungan hukum bagi kesehatan, kehidupan dan kecelakaan kerja. Dalam industri pertambangan batu bara, misalnya, penyediaan lampu pengaman diwajibkan, pengaturan penggunaan bahan peledak, pengamanan atap. Kelalaian yang disengaja bisa mendapatkan hukuman. Langkah terpenting adalah dengan adanya seorang pengawas bersertifikat, wakil pemerintah, yang setiap hari mengawasi proses kerja di pabrik pertambangan. Inspeksi juga sering dilakukan. Perlindungan hukum terus diperluas di berbagai bidang industri, hingga ke tekstil, pewarnaan, kertas, dsb. Penggunaan ventilasi di pabrik untuk menghilangkan gas berbahaya, debu dan kotoran lainnya diwajibkan di semua pabrik. Peraturan hukum terus diperbaiki hingga pada akhir abad ke-18, negara-negara industri lainnya juga mengadopsi banyak peraturan dari Inggris untuk mengurangi penyalahgunaan skala besar industri.

Di Prancis, pembatasan jam kerja menjadi 12 jam per hari untuk orang dewasa disahkan pada 1848 setelah revolusi Prancis. Tempat kerja yang dilindungi oleh hukum ini adalah pabrik atau workshop yang mempekerjakan lebih dari 20 buruh. Belanda menerapkan peraturan mempekerjakan anak sejak tahun 1874.  Pada tahun 1897, penetapan dilarang mempekerjakan anak di bawah usia 12 tahun, jam kerja tidak boleh melebihi 12 jam untuk usia 24 tahun, dan harus disediakan istirahat antara jam 11 siang sampai jam 3 siang, dan sebagainya.

Di AS, UU Massachusetts 1866 melarang anak usia 10 ke bawah bekerja di industri manufaktur, anak yang bekerja di antara 10-14 tahun harus diberikan kesempatan mengikuti pendidikan setidaknya 6 bulan sebelum bekerja, anak di bawah usia 14 tahun tidak boleh bekerja lebih 8 jam, bagi pemberi kerja atau orang tua wali yang mengizinkan anak bekerja yang tidak sesuai ketentuan didenda 50 dollar, dan Gubernur menginstruksikan polisi negara untuk menegakkan semua ketentuan tersebut.

8 Jam Kerja

8 jam kerja pertama kali dipopulerkan oleh Robert Owen. Pada tahun 1810, ia memberlakukan 10 jam kerja yang diterapkan di perusahaan miliknya yang bernama New Lanark. Tahun 1817, ia merumuskan 8 jam kerja dengan slogan, “8 jam bekerja, 8 jam rekreasi, 8 jam istirahat”

Robert Owen adalah seorang sosialis utopis yang memperjuangkan nasib buruh melalui seruan moral. Seorang sosialis utopis percaya bahwa penindasan kapitalis terhadap buruh bisa diselesaikan apabila kapitalis mau memberikan kedermawanan terhadap buruh.

New Lanark hanya mampu bertahan sampai 1968, kemudian dibangun kembali 1974 sebagai perusahaan hotel untuk wisata. Percobaannya membangun masyarakat sosialis New Harmony di AS pada tahun 1825 juga gagal dua tahun setelahnya.

Menurut Karl Marx, ia melihatnya sangat penting bagi kesehatan pekerja. Di dalam Das Kapital, ia mengatakan: “Dengan menambah jam kerja, produksi kapitalis tidak hanya menghasilkan kerusakan tenaga kerja manusia dengan merampok aktivitas dan perkembangan kondisi fisik dan moral normal, tetapi juga menghasilkan kelelahan dan kematian premature tenaga kerja itu sendiri.”

Internasional pertama menyetujui tuntutan 8 jam kerja dalam Kovensi di Jenewa pada Agustus 1866, namun menyatakan bahwa keterbatasan dari hukum jam kerja tanpa segala upaya perbaikan dan emansipasi kelas pekerja akan menemui kegagalan.

Meskipun ada keberhasilan awal dalam mencapai 8 jam kerja di Selandia Baru dan Australia bagi pekerja terampil pada tahun 1840an dan 1850an, namun kaum buruh harus menunggu sampai awal dan pertengahan abad 20 untuk mendapatkan 8 jam kerja diberlakukan secara luas di dunia industri melalui pengesahan Undang-Undang.

Peristiwa paling terkenal dalam perjuangan 8 jam kerja terjadi dalam peristiwa pembantaian Haymarket pada 4 Mei 1886 di Haymarket Square, di Chicago. Peristiwa ini bermula di mana pawai damai yang mendukung pemogokan buruh untuk 8 jam kerja dan protes atas pembunuhan beberapa pekerja oleh polisi.  Saat polisi membubarkan aksi buruh, orang tak dikenal melemparkan bom pada polisi. Ledakan bom dan tembakan mengakibatkan kematian 7 polisi dan 4 warga sipil dan puluhan luka-luka. 8 orang anarkis diadili dengan tuduhan membuat bom tersebut, namun tidak ada satupun dari mereka yang diadili dengan tuduhan melemparkan bom tersebut. Tujuh orang dihukum mati, dan satu dipenjara selama 15 tahun. Hukuman mati dari dua terdakwa diringankan oleh Gubernur Illinois Richard J Oglesby, satu orang bunuh diri dan empat orang digantung pada 11 November 1887. Pada tahun 1893, Gubernur baru John Peter Altgeld mengampuni para terdakwa yang tersisa dan mengkritik pengadilan tersebut. Peristiwa ini menjadi cikal bakal May Day yang dirayakan oleh kelas pekerja setiap tanggal 1 Mei untuk menuntut 8 jam kerja.

(Disarikan dari berbagai sumber)

Kesimpulan

  1. Perjuangan buruh yang melahirkan hukum perburuhan dalam kerangka menentang pasar bebas di mana kondisi kerja diserahkan pada perjanjian buruh dan pemberi kerja, sementara negara tidak ikut campur. Pasar bebas menghasilkan pengguaan tenaga kerja secara bebas, termasuk anak-anak dan perempuan, dan kondisi kerja yang buruk, serta jam kerja berkepanjangan. Kondisi ini bisa terjadi karena posisi buruh sebagai kelas yang tidak memiliki modal lemah di hadapan kapitalis yang memiliki modal.
  2. Perjuangan buruh yang mengambil bentuk langsung berhadapan dengan pemilik modal menghasilkan kondisi di mana pengusaha harus: (1) Memajukan teknologi untuk memperbaiki kondisi kerja; (2) Setuju dengan konsep hukum perburuhan, yakni hadirnya negara untuk memperkuat posisi buruh dengan peraturan legislasi.
  3. Dua komponen penting hukum perburuhan yang harus ada: (1) Bersifat mengatur untuk menguntungkan posisi buruh; (2) Bersifat memaksa dengan menyediakan penegak hukum dan sanksi.

Disusun oleh: Sherr Rinn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *